1. , M. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. 2014 173. Tahun 2023 Peraturan Lembaga. Selasa, 29 Agustus 2023. Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH . 2012 18. 196 2 Adrian Sutedi, “Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagaiKepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Ibu Rita Erawati menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas, Menteng Jakarta Pusat, Senin (16/4) pagi. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 000. Apa saja ya poin penting perubahannya? Silakan bisa disimak melalui. Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;. 4. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga. 833. InfoASN. Diubah dengan : PERPRES No. Sujatmiko Wibowo. 2021/No. PERPRES NO. Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah, S. 00 WIB. FILE-FILE PERATURAN. PERPRES 12 TAHUN 2021: Judul: Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Bentuk: Peraturan Presiden: Nomor: 12: Tahun: 2021: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 02. Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti. Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. pdf - 12 MBInfoASN. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Unduh. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta. pengadaan barang dan jasa telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mulai berlaku Juli 2018. Pasal 2 Tujuan Peraturan Lembaga ini untuk:. Kulon Progo, Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) mengikuti Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP secara. , M. 16 Tahun 2018; pengganti Perpres No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hukum Positif Indonesia-. PPTK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-perundangan. TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berisi : 1. Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahTENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berisi : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2 01 8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);. 3 Maksud dan Tujuan Pedoman Maksud pedoman Probity Advice adalah untuk memberikan petunjuk dan panduan bagi pihak-pihak dalam melakukan Probity Advice pada pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan pada. Nurul Angreliany Follow. Tematik. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UU Cipta Kerja dan Perpres tersebut juga mengatur ketentuan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Terjemahan Peraturan. Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Oleh Mahatma Chryshna Sabtu, 14 Agustus 2021 01:30:43 WIB Selasa, 2 November 2021 09:30:59 WIBpengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam konteks pengadaan khusus. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 3. 27, 2021 • 0 likes • 33,406 views. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: Pasal 4. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dikutip dari artikel Siaran Pers: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“LKPP”), perubahan pada Perpres 16/2018 berupa perubahan struktur, istilah, definisi, dan perubahan pengaturan. com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018. Government & Nonprofit. Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Tipe. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 210 kali. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah merupakan Peraturan terbaru tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010), hal ini. 340 kali: Status: Termasuk dalam : Konsolidasi Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hendrar mengungkapkan hal ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sebelum 1 Juli 2018, tetap berpedoman kepada Perpres. Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 (Perubahan Pertama) Keterangan : Teks seperti ini : Perpres 16/2018 Teks seperti ini : Perpres 12/2021. 2022. 16. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 04:42 18 May, 2021 121 214. Di Indonesia pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54 tahun 2010), yang selama ini telah mengalami lima kali perubahan, perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perubahan ketiga. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan. 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2016 286. P DEFINISI KONTRAK Pasal1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya kontrak/perjanjian, yaitu: 1. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah; b. Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018. ·LKPP-_-. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 33) diubah sebagai berikut: 1. com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Priadi memastikan revisi kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah diteken Presiden Joko Widodo Juni 2023. b. 5 Januari 2021 15:13. 16/2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TIM 15 ITBANKO JAK ARTA PUSAT Elizabeth Hotmaulitua - Hidayatul Sakinah - Tri Wijayanti. 2008 1. 2018/No. PERPRES No. Judul. Sosialisasi Kebijakan Jabatan Fungsional dan Sertifikasi 5 Mei 2017. Tujuan Pengadaan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah sebagai berikut. 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan berlaku Juli 2018. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. d. Slide resmi dari LKPP untuk Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 000,00 (seratus juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang. PERPRES No. Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Republik Indonesi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 1 Yusri, Garis garis Besar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, h. pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki keahlian PBJ. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. 8 Pasal 14 Ayat (4), Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. BPJN XX Pontianak. 2022/No. mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan mempermudah dan memperluas akses terkait penanggulangan bencana. setneg. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan Menkumham Yasonna H. Pemrakarsa Terjemah Resmi. Mencabut : PERPRES No. Tahun Pengundangan. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola. Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah. kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan LKPP dan semua pihak yang Agen pengadaan merupakan salah satu hal yang baru dalam regulasi/Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Silakan mengunduh 13 Perlem. SILAHKAN KLIK TAUTAN BERIKUT UNTUK MATRIKS PERBEDAAN RESMI PERATURAN PRESIDEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH : Bahan Paparan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 100. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di antara angka. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. : Kementerian Sekretariat Negara. go. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16/2018 Tahun 2018 tentang . Peraturan ini menjadi dasar hukum (yang mencabut semua peraturan sebelumnya) bagi para pihak dalam pengadaan. U. M, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan LKPP danPERPRES 12 TAHUN 2021: Judul: Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Bentuk: Peraturan Presiden: Nomor: 12: Tahun: 2021: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 02. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa secara swakelola bertujuan menutup celah kebutuhan barang/jasa Pemerintah ketika mekanisme pengadaan barang/jasa secara normal tidak dapat dilakukan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai berlaku sejak diundangkan, yakni tanggal 2 Februari 2021. 22. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Paradigma baru dalam pembangunan ini mendukung Ormas. 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. Peraturan Presiden (Perpres) Entitas: Pemerintah Pusat: Nomor: 16: Tahun: 2018: Judul: Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah: Ditetapkan Tanggal: 16 Maret 2018: Diundangkan Tanggal: 22 Maret 2018:. web. E. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prolog Seri ini bertujuan untuk mengupas satu persatu halaman perhalaman dan baris perbaris dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Tentang: Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Dan Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Konsolidasi: Nomor: 54: Tahun: 2010: Tanggal Ditetapkan:. Peraturan Presiden Nomor 16/2018 Tahun 2018 tentang . Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan. 16/2018 ini, PjPHP diatur sebagai pejabat administrasi/pejabat. 9. Dibagi dalam: Kontrak berdasarkan cara pembayaran. U. 16/2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 33 Utan Kayu Utara, Kec. MatramanTipe. Seminung No. Pengadaan - Barang/Jasa - Pemerintah - PERUBAHAN. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pelanggaran tentunya tidak lepas dari sanksi atau hukuman yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan, pengaturan tentang Sanksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur di dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal. pdf BPKP. Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (6) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. 2 Untuk meningkatkan integritas, meminimalkan resiko, dan menjaga kepercayaan. peraturan presiden republik indonesia nomor 12 tahun 2021. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mendefinisikan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERPRES NO. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Peraturan Presiden: Nomor: 70: Tahun: 2012: Tanggal Diundangkan: Rabu, 01 Agustus 2012: Diunduh Sebanyak: 15. Perpres ini mengatur mengenai percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan. Di antara angka. NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan. JDIH LKPP - Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Diubah dengan : PERPRES No.